Menu Close

Pastikan Penyaluran Subsidi Gaji Akuntabel, Menaker Konsultasi ke KPK

Pastikan Penyaluran Subsidi

 

Menteri ketenagakerjaan. Ida fauziyah. Berjumpa dengan pimpinan komisi pembasmian korupsi (kpk) untuk mengulas proses pendistribusian program pertolongan bantuan upah/gaji buat pekerja supaya akuntabel.

“tatap muka ini dilaksanakan untuk tindak lanjuti instruksi kpk bagaimana pengendalian pendistribusian bantuan upah atau gaji. Supaya dilaksanakan dengan cara akuntabel serta penuhi tata atur pemerintahan yang bagus.” kata menaker ida di jakarta. Jumat (2/10/2020).

Dia menerangkan. Beberapa pekerja akan terima bantuan upah/gaji rp600 ribu per bulan semasa 4 bulan. Serta dibayarkan setiap 2 bulan sekali. Faksi kemnaker sudah terima data penerima pertolongan bantuan upah/gaji sekitar 12.4 juta pekerja dari bpjs ketenagakerjaan.

“sekitar 10.5 juta penerima pertolongan bantuan upah sudah terima pertolongan bantuan dari pemerintah yang dilaksanakan semenjak 24 agustus 2020.” tuturnya.

Mengenai dengan cara detil. Dia sampaikan ke pimpinan kpk pertolongan bantuan upah/gaji step i sudah tersalurkan ke 2.484.429 penerima atau sama dengan 99.38 % dari keseluruhan penerima sekitar 2.5 juta orang; step ii sudah tersalurkan ke 2.981.533 penerima atau sama dengan 99.38 % dari keseluruhan 3 juta orang; step iii tersalurkan ke 3.476.122 penerima atau sama dengan 99.32 % dari keseluruhan 3.5 juta orang.

“untuk step iv sudah tersalurkan ke 1.836.177 penerima atau sama dengan 69.18 % dari keseluruhan 2.6 juta orang. Sesaat untuk step v. Sekarang ini masih juga dalam proses cek kelengkapan data.” katanya.

Selanjutnya ida menjelaskan ada beberapa masalah dalam pendistribusian bantuan upah/gaji. Salah satunya ada duplikasi rekening. Rekening tutup. Rekening pasif. Tidak benar. Rekening dibekukan. Rekening tidak tepat nik. Serta rekening tidak tercatat.

Walau demikian. Faksinya sudah memberikan laporan masalah itu ke kpk serta bekerjasama dengan bpjs ketenagakerjaan untuk validasi data serta bank penyalur.

“kami membuat posko pengaduan serta skema cek dengan cara online lewat portal sisnaker.” ujarnya.

Menteri ketenagakerjaan ida fauziyah menjelaskan. Pendistribusian pertolongan bantuan upah atau gaji (bsu) gelombang 2 dinyatakan akan diawali pada oktober. Dengan demikian. Bantuan upah periode november-desember 2020 dapat terealisasi secara cepat.

Dimana sesudah semua step pendistribusian gelombang 1 usai. Seterusnya. Dalam tempo kira-kira dua minggu ke depan. Faksinya akan lakukan penilaian pada penerapan pendistribusian bantuan gaji atau bantuan upah gelombang 1 ini.

“lantas kapan term ke-2 akan diawali? Insya allah akan diberi di akhir bulan oktober 2020. Teman- rekan berharap bersabar. Pasti kami salurkan pertolongan ini.” kata ida dalam pertemuan wartawan laporan perubahan pertolongan bantuan upah/gaji dengan cara virtual. Kamis (1/10/2020).

Sampai sekarang ini data yang sudah diterima oleh kementerian ketenagakerjaan dari bpjs ketenagakerjaan sekitar 12.4 juta nomor rekening. Dari data ini sudah dialirkan pertolongan bantuan gajikepada 10.7 juta penerima atau 92.48 %.

Sesaat yang dalam proses pengiriman dari perbankan penyalur ialah sekitar 745.669 orang. Semua proses ini diawali semenjak tanggal 24 agustus 2020 sampai 30 september 2020.

Mengenai dengan cara detil pertolongan bantuan upah/gaji step i sudah tersalurkan ke 2.484.429 penerima (99.38 persen); step ii sudah tersalurkan ke 2.981.533 penerima (99.38 %).

Untuk step iii tersalurkan ke 3.476.122 penerima (99.32 persen); serta step iv sudah tersalurkan ke 1.836.177 penerima (69.18 %). Sesaat untuk step v. Sekarang ini masih juga dalam proses cek kelengkapan data. Kata ida.

Lanjut ida. Dalam prosedurnya. Ada banyak masalah yang faksinya dapatkan hingga menghalangi pendistribusian bantuan upah/gaji. Diantaranya duplikasi rekening.  Sampai rekening pekerja tidak sesuai nik atau rekening tidak tercatat.

“jangan cemas. Kami berusaha sebagus- bagusnya untuk mengecek serta lakukan ceklis sebelum mengalirkan pertolongan lewat bank penyalur.” ujarnya.

Pemerintah awalnya sudah informasikan gagasan pemberian bantuan upah sejumlah rp 2.4 juta pada karyawan swasta yang tertera aktif di bpjs ketenagakerjaan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!